browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Press Release Penolakan BHP

Posted by on 20 June 2010

Belum lama ini civitas akademika perguruan tinggi  dihebohkan dengan berita bahwa status hukum BHMN perguruan tinggi yang mencakup  IPB, UI, UGM, ITB, UNAIR, USU, dan UPI  akan berubah menjadi Badan Hukum Pendidikan ( BHP ). Namun, setelah semua proses dan persiapan menuju BHP selesai, Kementrian Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang akan menggantikan status hukum BHMN perguruan tinggi ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang menjelaskan beberapa alasan mengapa Mahkamah Konstitusi menolak BHP bagi perguruan tinggi. Alasan tersebut menyangkut ketidaksinkronan antara UU BHP dengan UUD 1945, diantaranya pertama, dalam UU BHP pasal 6 ayat (2), Sisdiknas menyatakan bahwa “setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”, tidak mempunyai badan hukum mengikat, kecuali dimaknai “setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Kedua, dalam pasal 12 ayat (1) huruf c UU, Sisdiknas menyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut MK seharusnya beasiswa yang tersedia diperuntukkan  bagi yang berprestasi. Ketiga, pasal 53 ayat (1) UU, Sisdiknas menyatakan bahwa “penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan” adalah konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan”dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Keempat, pada penjelasan pasal 53 ayat (1) UU,Sisdiknas yang menyatakan bahwa “badan hukum pendidikan dimaksudkan senagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain,berbentuk BHMN”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kelima, UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini berarti, UU No.9 Tahun2009 tentang BHP menjadi tidak berlaku.

Berdasarkan alasan MK tersebut, implikasinya terhadap perguruan tinggi yang awalnya berstatus BHMN kini mengalami kekosongan hukum berkenaan dengan pengaturan tata kelola perguruan tinggi. Implikasi yang kedua adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah melalui bentuk BHMN yang telah berlangsung sejak tahun 2000 menjadi kehilangan dasar hukum dikarenakan adanya penjelasan pada pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan PP No.61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum. Ketiga, penyelengggaraan pendidikan dasar, menengah, dan tingggi oleh masyarakat melalui yayasan berdasarkan UU No.16 Tahun 2001 tentang yayasan, juncto dan UU No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang semula akan disesuaikan tata kelolanya sebagai BHPM berdasarkan UU BHP, menjadi tidak jelas bentuk badan hukum yang harus digunakan untuk menyelenggarakan pendidkannya. Keempat, penyelenggaraan pendidikan kedinasan sebagaimana dalam PP No.14 Tahun 2010 yang baru saja ditetapkan, harus ditinjau kembali karena peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa semua pendidikan kedinasan harus berbentuk badan hukum pendidikan. Kelima, pendidikan tinggi kesehatan (berjumlah 98) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atas ijin Kementrian Kesehatan tidak dapat diproses lebih lanjut menjadi badan hukum pendidikan. Keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang badan hukum pendidikam pemerintah Universitas Pertahanan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Ketujuh, proses perubahan lima perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (PTS) menjadi BHP Pemerintah, yang saat ini sudah selesai menjalani proses harmonisasi antar kementrian tidak dapat dilanjutkan. Kelima perguruan tunggi tersebut adalah: Universitas Musamus Merauke, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Bangka Belitung, Politeknik Manufaktur Bangka Belitung, dan Politeknik Batam. Kedelapan, dalam menetapkan kebijakan pemberian beasiswa, pemerintah hanya boleh mendasarkan pada prestasi peserta didik tetapi tidak boleh membedakan latar belakang ekonomi orang tua peserta didik, akibatnya tidak ada jaminan bahwa peserta didik yang kurang mampu dapat menerima beasiswa.

Sedangkan implikasi pasca penolakan BHP oleh MK terhadap IPB adalah: (1) Peraturan Pemerintah RI No.154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara masih tetap berlaku sepanjang belum ada UU dan PP yang mencabutnya.(2) Peraturan Pemerintah RI No. 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara tidak lagi mempunyai landasan hukum. Oleh karena itu, perlu langkah mendesak bagi PT-BHMN sekaligus menjadi kesempatan untuk meredesain ulang sistem pendidikan nasional, khususnya Pendidikan Tinggi.

PERSIMPANGAN JALAN….

Pasca penolakan BHP membuat perguruan tinggi berada pada beberapa pilihan status hukum antara ke BHMN, PTN, BLU dan ???. Sementara pihak institusi IPB memberikan beberapa usulan mengenai status hukum perguruan tinggi, Tim Pusat MWA IPB bersama Presma selaku anggota MWA unsur mahasiswa IPB  juga mengkaji beberapa pokok penting yang harus ada dalam sistem pendidikan perguruan tinggi. Beberapa hasil kajian itu tertuang dalam beberapa VALUE yang semuanya mencakup kelebihan-kelebihan dari beberapa status hukum BHMN, PTN, dan BLU berdasarkan kondisi yang ditimbulkan terhadap perguruan tinggi. VALUE yang dimaksud meliputi: Otonomisasi yaitu permasalahan akademik (PBM, TRIDARMA PT, kelulusan, program studi), SDM dan keuangan (salary, pegawai dan dosen, aset universitas..)diatur oleh institusi perguran tinggi itu sendiri. Pengamanan aset, transparansi, proporsi pemenuhan kebutuhan keuangan, akademik, persamaan hak untuk pendidikan warga negara, akuntabilitas, dan jaminan out put (spesifikasi dan core value).

Pada tanggal 16 Maret 2010, presma KM IPB sebagai anggota MWA unsur mahasiswa mengundang perwakilan anggota MWA unsur mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi BHMN untuk mengkaji nilai yang telah dirumuskan oleh pihak IPB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *