browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Draft TAP Tata Cara Persidangan

Posted by on 10 November 2011

TATA CARA PERSIDANGAN

KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

 

 

BAB I

Ketentuan Umum

 

Pasal 1

Sidang adalah forum tertinggi pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga KM IPB.

 

Pasal 2

Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Anggaran Rumah Tangga KM IPB terdiri dari:

(1)          Sidang komisi, yaitu sidang yang membahas rancangan keputusan dan ketetapan

(2)          Sidang pleno, yaitu sidang yang menghasilkan keputusan dan ketetapan.

 

Pasal 3

Sifat sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Anggaran Rumah Tangga KM IPB terdiri dari:

(1)          Sidang Terbuka adalah mekanisme pengambilan keputusan dengan peserta utama dan peserta peninjau

(2)          Sidang Tertutup adalah mekanisme pengambilan keputusan dengan peserta utama dan undangan terbatas.

 

BAB II

Mekanisme Persidangan

 

Pasal 4

MPM KM IPB dan DPM Fakultas/TPB/Diploma adalah lembaga kemahasiswaan yang memiliki hak dan wewenang menjalankan Sidang sebagimana dimaksud dalam pasal 68 Anggaran Rumah Tangga KM IPB.

 

Pasal 5

Perangkat Sidang sekurang-kurangnya terdiri dari:

(1)          Presidium

(2)          Peserta Sidang

(3)          Notulen Sidang

Pasal 6

Presidium

 

(1)          Presidium dipilih dari dan oleh peserta penuh, selanjutnya diputuskan sebelum sidang.

(2)          Presidium adalah pimpinan-pimpinan kolektif dari lembaga yang melakukan persidangan.

(3)          Presidium terdiri dari presidium I, II Dan III

(4)          Presidium I bertindak sebagai pimpinan sidang. Apabila dalam proses persidangan pemimpin sidang tidak dapat memimpin persidangan, maka pimpinan sidang digantikan oleh presidium II atau III

(5)          Presidium tidak boleh berpihak pada salah satu pihak peserta

(6)          Tugas dan kewajiban presidium sidang:

a. pemimpin sidang berhak dan bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan persidangan sesuai tata tertib

b. pemimpin sidang menyerahkan hasil sidang secara tertulis untuk setiap suatu ketetapan dan keputusan

c. pemimpin sidang berkewajiban mengesahkan dan menetapkan hasil sidang

(7)          Presidium sidang dapat digantikan apabila:

a.    meninggal dunia,

b.    berhalangan,

c.    tidak mampu memimpin sidang

d.   memihak salah satu pihak.

 

 

 

Pasal 7

Peserta Sidang

 

(1)          Peserta Sidang adalah peserta penuh dan peserta peninjau.

(2)          Peserta penuh adalah peserta yang memiliki hak suara dan hak bicara.

(3)          Peserta peninjau adalah peserta yang memiliki hak bicara.

(4)          Hak dan kewajiban lain serta sanksi peserta sidang di atur dalam Tata Tertib Sidang yang diputuskan saat persidangan.

 

Pasal 8

Notulen Sidang

(1)          Notulen Sidang adalah pembantu presidium dalam hal administrasi, pencatat hasil keputusan, ketetapan, dan rekomendasi, serta mengingatkan waktu.

 

 

Pasal 9

Pengesahan Persidangan

 

(1)          Keputusan persidangan terdiri dari keputusan dan ketetapan sidang:

a.       Keputusan sidang adalah putusan yang mempunyai kedudukan hukum pada saat dan sesudah sidang yang yang mempunyai kekuatan hukum ke dalam lingkup proses penyelenggaraan sidang

b.      Ketetapan sidang adalah putusan yang mempunyai kedudukan pada saat dan sesudah sidang yang mempunyai kekuatan hukum ke dalam dan keluar sidang

(2)          Keputusan dan ketetapan dalam sidang disahkan oleh presidium dengan ketukan palu sidang.

(3)          Sebelum mengetuk palu sidang Presidium harus mendapatkan kesepakatan atau persetujuan dari peserta penuh sidang.

(4)          Aturan ketukan palu sidang dalam KM IPB sebagai berikut:

a.    1 x : mengukuhkan kesepakatan.

b.    2 x : pertukaran pimpinan sidang, penundaan sidang, pencabutan penundaan (baik untuk lobby, istirahat, atau penundaan sidang untuk beberapa lama)

c.    3 x : menetapkan keputusan, membuka dan menutup sidang.

d.   Berkali-kali : untuk menenangkan peserta sidang atau meminta peserta memperhatikan jalannya sidang.

 

Pasal 10

Quorum Sidang

 

(1)          Qourum sidang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 Anggaran Rumah Tangga KM IPB.

 

Pasal 11

Materi Persidangan dan Konsideran

 

(1)          Materi Persidangan dan konsideran disesuaikan dengan kesepakatan Sidang untuk di ambil keputusan bersama.

(2)          Materi persidangan dan konsideran di siapkan sebelum persidangan

 

Pasal 12

Mekanisme Pengambilan Keputusan

 

(1)          Pengambilan keputusan sidang dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.

(2)          Jika ayat (1) tidak dapat dilaksanakan maka pengambilan keputusan di sesuaikan dengan kesepakatan Sidang.

BAB III

Istilah dalam Sidang

 

Pasal 13

 

(1)          Presidium adalah pengatur jalannya sidang agar menghasilkan keputusan yang disepakati bersama.

(2)          Pending adalah memberhentikan sidang untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu seperti istirahat, lobby, penundaan sidang.

(3)          PK/Peninjauan kembali adalah mekanisme yang digunakan untuk mengulang kembali pembahasan/ putusan yang telah ditetapkan

(4)          Skorsing adalah menghentikan sidang sejenak untuk melakukan lobbying, dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan antar peserta sidang.

(5) Lobbying adalah proses diskusi antar peserta sidang di luar pengaturan presidium.

(6) Voting adalah prosesi pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mengalami permasalahan.

(7) Qourum adalah syarat jumlah minimum peserta penuh sebelum persidangan dimulai, agar keputusan dianggap sah.

(8)          Interupsi adalah memotong/menyela pembicaraan dikarenakan ada hal-hal yang sangat penting untuk diungkapkan. Di antaranya:

  1. Point of clarification adalah interupsi untuk menjernihkan/meluruskan permasalahan atau isi pembahasan.
  2. Point of view adalah interupsi yang digunakan untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, usulan, saran
  3. Point of order adalah interupsi yang digunakan untuk meminta pimpinan sidang meluruskan jalannya sidang apabila keluar dari konteks, atau sidang dianggap janggal.
  4. Point of solution adalah interupsi untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dibahas.
  5. Point of information adalah interupsi untuk memberikan informasi, baik tentang pembicaraan yang tidak sesuai atau informasi yang berkaitan dengan kondisi yang menjadi pokok pembahasan atau hal-hal yang dipandang urgen untuk diinformasikan.
  6. Point of privilege (rehabilitation) adalah interupsi yang berfungsi untuk membersihkan nama baik atau kehormatan seseorang/kelompok karena dipandang pembicaraan tersebut menyimpang dari etika atau menyinggung perasaan.

(9) Prosiding adalah hasil ketetapan sidang yang telah dibukukan dan sifatnya tertulis

(10) Konsideran adalah lembaran-lembaran keputusan berbentuk draft yang akan disahkan dalam persidangan.

 

BAB VI

Penutup

Pasal 8

 

Segala ketentuan lain yang belum diputuskan dalam aturan ini akan diputuskan kemudian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *